TERAS AKSI di UBN, Kemenkum Dorong Perlindungan Produk Lokal Banda

images description

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku mendorong mahasiswa dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Banda Naira melindungi karya serta produk lokal melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Perlindungan hukum dinilai penting untuk menjaga hak pemilik sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah.

Dorongan itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Maluku, Farida Hamid, dalam kegiatan Teras Akselerasi dan Kolaborasi Layanan Perizinan (TERAS AKSI) di Aula Des Alwi, Universitas Banda Naira (UBN), Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026.

Dalam pemaparan bertajuk Transformasi Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Maluku, Farida menekankan pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta, paten, hingga merek. Menurut dia, perlindungan tersebut memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pengembangan usaha.

“Kami ingin mendorong terbentuknya sentra kekayaan intelektual di Maluku. Dengan begitu, mahasiswa dan pelaku UKM akan lebih mudah memperoleh informasi, pendampingan, serta layanan pendaftaran kekayaan intelektual,” ujar Farida.

Ia menjelaskan, Kanwil Kemenkum Maluku telah menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk UBN. Kerja sama ini diharapkan memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses layanan.

Farida juga menyoroti potensi komoditas khas Banda, seperti pala, cengkeh, dan kenari. Produk-produk tersebut perlu diidentifikasi lebih lanjut untuk melihat peluang perlindungannya melalui skema indikasi geografis sesuai persyaratan yang berlaku.

Indikasi geografis dapat memperkuat identitas produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan asal wilayahnya. Selain melindungi reputasi produk, skema ini berpotensi meningkatkan daya saing dan nilai jual komoditas lokal.

Potensi sejarah dan budaya Banda juga dinilai dapat dikembangkan melalui pariwisata berbasis kekayaan intelektual. Pengembangan tersebut perlu memperhatikan perlindungan warisan budaya dan kepentingan masyarakat setempat agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara lebih luas.

Menurut Farida, kekayaan intelektual tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sertifikat, tetapi juga dapat menjadi aset ekonomi. Dalam skema pembiayaan tertentu, kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemaparan tersebut dimoderatori Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMD-PTSP) Provinsi Maluku, Alwiah Fadlun Alaydrus.

Kegiatan TERAS AKSI berlangsung pada 16–17 Oktober 2026. Selain sosialisasi, kegiatan kolaborasi ini menghadirkan pelayanan langsung bagi masyarakat, meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikat halal, serta administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku turut membuka layanan perekaman dan pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga, serta perbaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pelayanan berlangsung di Aula UBN hingga pukul 16.00 WIT.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa, pelaku UKM, dan masyarakat Banda Naira diharapkan semakin mudah mengakses layanan publik, mengurus legalitas usaha, serta melindungi karya dan produk mereka. Perlindungan kekayaan intelektual diharapkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat daya saing produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat kepulauan. (K.R).

Chat WhatsApp PMB