Ikan Layang Kecil Tertangkap di Banda, Rektor UBN Desak Evaluasi Alat Tangkap
- By: admin
- Category: Berita Terkini
Temuan ikan layang berukuran 7,5 sentimeter di perairan Kepulauan Banda, Maluku Tengah, memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan. Penggunaan jaring bermata kecil dan tingginya intensitas penangkapan dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Rektor Universitas Banda Naira (UBN), Budiono Senen, mengangkat persoalan tersebut dalam Forum Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kepulauan Banda di Aula Kantor Kecamatan Banda, Desa Nusantara, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurut Budiono, ikan layang (Decapterus sp.) yang masih berukuran kecil seharusnya mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang biak sebelum ditangkap. Penangkapan ikan yang belum layak tangkap berpotensi menekan regenerasi populasi.
“Penyebab kelangkaan ikan layang di antaranya intensitas penangkapan yang tinggi dan penggunaan mata jaring (mesh size) yang kecil. Akibatnya, banyak ikan berukuran kecil ikut tertangkap. Ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan populasinya,” kata Budiono, dosen bidang budidaya perairan.
Ia mengusulkan pengendalian alat tangkap berdasarkan kajian ilmiah, bukan larangan melaut secara menyeluruh. Pengaturan ukuran mata jaring, menurut dia, dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi tekanan penangkapan terhadap ikan berukuran kecil.
Dalam forum tersebut, mengemuka rekomendasi penggunaan jaring dengan ukuran mata jaring 2,5 sentimeter serta upaya menghindari penangkapan ikan yang belum layak tangkap. Penerapannya perlu memperhatikan karakteristik perikanan setempat dan ketentuan yang berlaku.
Budiono, yang sedang menempuh program doktoral Ilmu Kelautan di Universitas Pattimura, menjelaskan bahwa ikan pelagis kecil seperti ikan layang memiliki peran penting dalam rantai makanan laut, termasuk sebagai sumber pakan bagi predator seperti tuna. Penurunan populasinya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keberlanjutan perikanan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan penghidupan nelayan. Budiono menyebut adanya keluhan nelayan yang semakin sulit memperoleh tuna. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian nelayan terkadang hanya mendapatkan satu ekor tuna dalam seminggu.
Hasil tangkapan yang menurun dapat menekan pendapatan nelayan, terlebih jika mereka harus melaut lebih jauh dan mengeluarkan biaya bahan bakar lebih besar. Namun, Budiono mengingatkan bahwa dugaan penangkapan ikan berlebihan (overfishing) tidak dapat disimpulkan hanya dari penurunan hasil tangkapan.
“Penurunan hasil tangkapan tidak serta-merta menunjukkan terjadinya overfishing, karena faktor musim, kondisi lingkungan, dan perubahan sebaran ikan juga perlu diperhitungkan,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pengumpulan data mengenai ukuran ikan, intensitas penangkapan, dan perubahan hasil tangkapan nelayan. Data tersebut diperlukan untuk menguji tekanan terhadap populasi ikan sekaligus menjadi dasar kebijakan pengelolaan perikanan.
Evaluasi terhadap aktivitas kapal penangkap ikan berskala besar juga dinilai perlu dilakukan agar pemanfaatan sumber daya laut tetap memperhatikan daya dukung ekosistem dan kepentingan nelayan lokal.
Pengambilan Pasir dan Batu Jadi Sorotan
Forum PSDKP Kepulauan Banda turut membahas aktivitas pengambilan pasir dan batu untuk material bangunan di kawasan pesisir dan sekitar Gunung Api Banda. Pengawasan diperlukan untuk memastikan kegiatan tersebut memenuhi ketentuan perizinan dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Budiono menilai pemanfaatan material pesisir yang tidak terkendali berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Ia mendorong koordinasi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.
“Forum ini berfungsi menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan dan laut. Pembahasan kali ini menyoroti pengambilan batu dan pasir di wilayah pesisir serta kelangkaan ikan hasil tangkapan nelayan,” katanya.
Menurut dia, persoalan perikanan dan pengambilan material pesisir membutuhkan tindak lanjut berupa kebijakan yang terukur. Pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan agar kepentingan ekonomi tidak mengabaikan kelestarian lingkungan.
Forum yang dibuka Camat Banda tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, CTC, Danramil Banda, unsur Pos TNI Angkatan Laut, Polairud, Satuan Polisi Pamong Praja Banda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Nailaka dari Pulau Run dan Lawere dari Pulau Ay.
Budiono berharap hasil forum ditindaklanjuti melalui pengawasan yang lebih kuat dan kebijakan berbasis data ilmiah. Tanpa pengelolaan yang terarah, tekanan terhadap sumber daya laut dan pesisir berisiko mengancam ekosistem sekaligus mata pencaharian masyarakat Kepulauan Banda. (K.R).